Perkembangan Bahasa Politik Kita March 7, 2008

M Alfan Alfian Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta Kritik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa pemerintah sekarang seperti sedang menari poco-poco, segera ditanggapi, setidaknya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintahan Megawati dulu seperti penari dansa. Baik “poco-poco” maupun “dansa”, tentu bukan genuine istilah politik, tetapi keduanya segera masuk ke dalam kamus bahasa politik. Megawati juga pernah melontarkan sindiran bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) suka “tebar pesona”. Dan, SBY sendiri pernah melontarkan kalimat “I don’t care with my popularity”.

Bagaimana perkembangan bahasa politik kita kini? Apabila dibandingkan dengan era 1950-an, tentu saja telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Perkembangan budaya pop juga sangat mempengaruhi. Banyak nuansa pop yang masuk ke ranah politik. Dan itu wajar, terutama sebagai tuntutan kompetisi demokrasi langsung. Karena itulah dapat dipahami mengapa dulu SBY perlu menyanyikan lagu pop karya kelompok musik Jamrud, dan mendatangi final kontes Indonesian Idol. Dulu Presiden Abdurrahman Wahid pernah menyempatkan menonton Ketoprak Humor.
Kini, seperti acara di televisi, tokoh-tokoh dapat dikuantifikasi derajat popularitasnya. Mengecambahnya lembaga-lembaga riset dan jajak pendapat, menegaskan bahwa budaya politik langsung, eksistensi mereka perlu. Tak hanya mengukur tingkat popularitas, di antara lembaga-lembaga itu juga menawarkan konsultasi dan langkah-langkah strategis mengenjot popularitas, alias menjadi instruktur penggenjot popularitas.

Kicauan Burung
Kembali ke “poco-poco” dan “dansa”, orang Jawa mengistilahkan kritik dan jawaban atas kritik yang menggelitik itu dengan istilah “saur manuk” alias percakapan sahut-sahutan antar-burung. Ketika burung yang satu mengoceh alias berkicau, burung yang lain langsung menyahutinya. Bagi penggemar kicauan burung, maka semakin terus-menerus burung-burung berkicau, semakin bagus. Bahkan agar mau berkicau pun, seseirang harus memancingnya. Tetapi, kicauan burung itu tentu hanya akan sekedar berisik, ketika kehilangan “bobot dan substansi”.
Dulu, mantan Perdana Menteri Sjahrir mengkritik keras sikap dan kebijakan Presiden Soekarno dengan menulis misalnya pamplet “Perjuangan Kita”, sementara Mohammad Hatta menulis artikel serius di majalah Pandji Masjarakat berjudul “Demokrasi Kita”. Dari situ publik menjadi tahu akan kritik-kritik anti-fasis Sjahrir, dan argumentasi- argumentasi mengapa Demokrasi Terpimpin bukan demokrasi, sebagaimana dilontarkan Hatta. Memang kemudian Rezim Soekarno represif dalam merespons kritik lawan-lawan politiknya. Banyak di antara mereka yang dipenjarakan, sebelum kemudian dibebaskan kembal oleh Pemerintah Orde Baru.
Presiden Soekarno sendiri butuh waktu berjam-jam pidato, ketika menjelaskan mengapa partai-partai politik perlu dikubur, tatkala melihat hiruk-pikuk demokrasi parlementer dianggap kontraproduktif. Melalui media massa cetak yang dimiliki, patai-partai politik melontarkan kritik dan tradisi berpolemik berkembang luar biasa. Pandangan-pandangan kebudayaan di Bintang Timoer terbitan pihak Komunis, misalnya, tidak sejalan dengan banyak media massa cetak partai non-Komunis. Sisa tradisi berpolemik itu misalnya dapat dilihat pada awal Orde Baru, antara SM Amien dari Harian Abadi versus Redaksi Berita Yudha, mengenai perlu tidaknya ABRI terlibat dalam politik.
Bahasa politik sebagaimana yang tertuang dalam media massa partai jelas sekali: memandam maksud politik, mengupayakan “kebenaran” pendapat masing-masing. Publik dengan cepat dapat menangkap apa maunya kelompok politik yang satu dibanding yang lain. Bahasa politik yang berkembang dalam kartun-kartun politik pun masih tergolong sederhana, dan bahkan terkesan ketinggalan dari sudut kacamata bahasa kontemporer. Majalah Tempo, misalnya pernah menampilkan ulang karikatur seorang tokoh politik yang digambar layaknya “koetjing garong”. Tentu saja aspek ideologi-aliran yang kental saat itu membuat istlah-istilah yang berat-berat muncul, seperti “revolusioner” dan “kontra-revolusi” .

Pergeseran
Pada masa Orde Baru, seiring dengan arus deras depolitisasi yang disetel dari atas, maka banyak perbendaharaan kata lama yang terpinggir, kalau bukan hilang. Kata “revolusioner” berganti menjadi “pembangunan”, “Pancasila” menggantikan “politik aliran”, “demokrasi” kalah populer dari “stabilitas”. Hadir pula istilah “murni dan konsekuen”. Bahasa-bahasa yang “ideologis” bergeser menjadi “pragmatis”. Istilah-istilah seperti anti-neokolonialism e dan anti-neoimperialism e, tergeser oleh “cabe merah keriting” dan “bawang merah pipilan”. Rapat massa tergeser oleh Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa).
Kata-kata penghalusan (eufimistis) juga banyak ditemui. Menangkap dipersopan dengan “mengamankan”, menekan dan menangkap secara militer diperhalus dengan “menggebuk”. Penggusuran tidak diperkanankan, yang boleh adalah “penertiban” bahkan lebih dari itu ada “operasi esok penuh harapan”. Tentu saja kita juga banyak menjumpai istilah-istilah lain, seperti tuna wisma untuk gelandangan, dan tuna susila bagi pelacur.
Tetapi kemudian “pembangunan” tergeser oleh “reformasi”. Menu sajian bahasa politik kita di era reformasi ini tak kalah variatif, mulai dari “verifikasi”, “penyelesaian di tingkat lobi”, “amandemen” hingga “elektabilitas” . Partai-partai memang banyak, layaknya tahun 1950-an. Tetapi rasanya minus “ideologi”. Pada saat ini, jarang ditemukan polemik ideologis dibanding tahun 1950-an. Tak ada lagi artikel “Demokrasi Kita”, karena nyaris semua tokoh politik dapat diakses media pendapat-pendapatny a. Fenomena “esok dele, sore tempe” menjadi mudah terlihat dengan adanya media yang merekam pernyataan-pernyata an para politisi kita, baik yang dicap reformis sejati maupun yang tidak sejati.
Istilah “ounderbouw” muncul lagi, tapi tak lagi perlu digelisahkan oleh para aktivisnya. Organisasi-organisa si dadakan yang mengklaim dukungan politiknya ke pasangan calon presiden tetentu lazim saja. Mereka tidak perlu takut-takut untuk dicap tidak independen, karena memang maksudnya politik. Organisasi-organisa si independen pun juga rajin bcara politik, khususnya menjelang pemilu. Istilah “independen” tampaknya juga kia tergusur. Publik tidak lagi melihat sebagai sesuatu yang diwajibkan. Toh, massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya sebagian besar adalah dari jamaah Nahdlatul Ulama (NU).

Arus Pop dan Deintelektualisasi
Aspek-aspek budaya pop yang muncul ke panggung-panggung politik menyebabkan banyak pemerhati budaya memandang bahwa potongan-potongan gambar atas atraksi elite politik kita, sebagai bagian tak terpisahkan dari serial “sinetron politik”. Popularitas tokoh perlu dibantu oleh efek khusus sehingga memperkuat datangnya “momentum baik”. Kalau Lord Acton beraksioma bahwa kekuasaan cenderung korup, maka kini seolah ia telah tergusur oleh rumus baku, bahwa popularitas membutuhkan efek ketertindasan alias pendzaliman. Semakin besar efek “belas kasihan” hadir, semakin ngetop popularitasnya.
Demokrasi langsng juga meninggalkan nasihat, sebagaimana dipopulerkan oleh kalangan LSM, “ambil saja duitnya, jangan coblos orangnya”. Dulu, kalangan LSM rajin mengampanyekan anti-politisi busuk. Ibarat buah, maka pilihlah yang segar, jangan yang busuk dan banyak ulatnya. Begitupun, “politik uang” masih saja semarak. Almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) telah mempopulerkan istilah, tidak saja “checks and balances” atau “trial and error” dalam banyak lontarannya tentang “terowongan gelap” reformasi, tetapi juga “gizi” sebagai sebutan halus (eufimisme) dari “suap politik”. Ditanya “gizi”-nya mana, mula-mula Cak Nur bingung. Tetapi akhirnya menjadi paham juga maksudnya, kira-kira sama dengan frase “diselesaikan secara adat”.
Apakah para politisi kita tengah mengalami deintelektualisasi, menyimak pilihan kata mereka dalam melontarkan kritik dan merespons balik? Pemimpin politik tidak harus hadir dari latar belakang intelektual, tetapi seharusnya mampu mengedepankan aspek intelektualitas dalam berpolitik. Perdebatan antar-kandidat maupun interaksi komunikasi politik antara kalangan oposisi dan yang memerintah dalam tradisi demokrasi langsung, mestinya menampakkan dimensi intelektualitas itu. Tidak cukup hanya sekedar dengan “saur manuk”. **

Sumber : KORAN TEMPO, JUMAT 8 FEBRUARI 2008